SEBUAH potongan pernyataan lama Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, kembali beredar luas di media sosial. Narasi yang diangkat terdengar sensitif: seolah-olah rakyat diminta menyumbangkan uang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jakarta (25/2/26).
Konten itu disandingkan dengan visual nampan makanan dan dikemas dengan judul baru yang provokatif. Hasilnya, linimasa pun riuh.
Namun, di tengah gelombang reaksi—dari sindiran hingga kemarahan—muncul suara yang mengingatkan publik agar menahan diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Idris Daulat dari Densus Digital menyebut fenomena ini sebagai praktik “politik daur ulang” di era algoritma: mengangkat kembali pernyataan lama tanpa konteks waktu, lalu memposisikannya seolah-olah respons terhadap isu terkini.
“Pernyataan lama bisa tampil seakan-akan respons terhadap situasi hari ini. Padahal itu bukan pernyataan baru,” ujar Idris dalam keterangannya di Jakarta.
Waktu yang Dihapus, Makna yang Bergeser
Idris menekankan, dalam ekosistem digital saat ini, waktu adalah variabel yang bisa “dihilangkan”.
Konten lama—berbulan bahkan bertahun lalu—dapat muncul kembali dengan kemasan baru: judul diperbarui, visual disesuaikan, dan narasi ditautkan pada isu yang sedang panas.
Ketika tanggal tidak dicantumkan dan konteks diskusi aslinya tak dijelaskan, publik cenderung membaca konten itu sebagai pernyataan terbaru. Di situlah, menurut Idris, makna bergeser.
“Tanpa penanda waktu dan latar diskusi, audiens menangkapnya sebagai sikap baru yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Padahal itu bagian dari wacana kebijakan di masa lalu,” katanya.
Dalam kasus yang beredar, potongan pernyataan tersebut memang pernah disampaikan. Gambar yang digunakan pun nyata.
Namun pengemasan ulang tanpa konteks membuat interpretasi publik berubah drastis.
Perdebatan pun bergeser—bukan lagi pada substansi kebijakan, melainkan pada persepsi bahwa gagasan itu baru saja dilontarkan.
Algoritma dan Logika Emosi
Fenomena ini, menurut Idris, tidak bisa dilepaskan dari cara kerja algoritma media sosial. Platform digital tidak menyusun informasi berdasarkan kronologi, melainkan berdasarkan interaksi dan emosi.
Konten yang memicu kemarahan, rasa terancam, atau keterkejutan biasanya memiliki click-through rate lebih tinggi, waktu tonton lebih lama, serta kolom komentar yang lebih aktif. Dalam logika platform, angka-angka itu berarti performa.
“Dalam sistem algoritmik, kemarahan adalah performa. Konten yang memicu emosi akan lebih mudah terdorong ke permukaan,” ujarnya.
Ia menyebut praktik ini sebagai out-of-date content—bukan sepenuhnya hoaks, melainkan informasi yang dipindahkan dari konteks waktunya. Secara teknis benar, tetapi secara temporal menyesatkan.
Di sinilah ruang abu-abu muncul. Konten tidak mengandung kebohongan faktual, namun framing-nya menciptakan kesan yang berbeda dari maksud awal.
Arsip sebagai Amunisi Politik
Dalam lanskap politik digital Indonesia yang masih beroperasi dalam logika Web 2.0, arsip bukan sekadar catatan masa lalu. Ia dapat menjadi amunisi.
Potongan video, tangkapan layar, atau kutipan lama bisa dipoles ulang dan disesuaikan dengan momentum politik tertentu. Saat suhu publik memanas, arsip menjadi bahan bakar yang siap disulut.
“Yang viral bukan selalu kebohongan. Sering kali yang hilang justru konteks,” kata Idris.
Pertanyaan tentang siapa yang memainkan isu tersebut dan apa motifnya, menurut dia, membutuhkan penelusuran digital lebih lanjut. Motifnya bisa beragam: kepentingan politik, pembentukan opini publik, hingga sekadar mengejar trafik dan monetisasi konten.
Dalam ekonomi atensi, setiap klik memiliki nilai. Setiap komentar meningkatkan visibilitas. Dan setiap kontroversi memperpanjang umur distribusi konten.
Publik dan Literasi Waktu
Fenomena ini kembali menegaskan pentingnya literasi digital—bukan hanya soal memverifikasi kebenaran isi, tetapi juga memeriksa dimensi waktu.
Idris mengingatkan publik untuk melakukan langkah sederhana sebelum bereaksi: cek tanggal, cek sumber, pahami konteks.
Sikap ini krusial di tengah derasnya arus informasi yang tidak lagi bergerak linear. Di linimasa, masa lalu dan masa kini bisa bercampur tanpa batas yang jelas.
Dalam banyak kasus, publik bereaksi terhadap persepsi yang dibentuk oleh framing, bukan terhadap fakta utuh.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Dinamika Opini di Era Algoritma
Kasus ini menunjukkan bahwa perdebatan publik saat ini lebih rentan terhadap distorsi temporal. Ketika potongan pernyataan lama diangkat ulang, respons yang muncul sering kali bersifat spontan dan emosional.
Reaksi itu diperkuat oleh echo chamber—ruang digital di mana pengguna lebih sering berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka.
Akibatnya, klarifikasi atau konteks tambahan sering kali datang terlambat. Narasi awal sudah terlanjur menyebar, diperkuat oleh ribuan tangkapan layar dan potongan ulang.
Dalam situasi seperti ini, reputasi individu maupun institusi bisa terdampak dalam hitungan jam.
Politik Daur Ulang sebagai Pola
Istilah “politik daur ulang” yang digunakan Idris merujuk pada pola berulang dalam komunikasi politik digital: mengambil pernyataan lama, mengemas ulang, lalu mengaitkannya dengan isu terkini untuk membentuk persepsi.
Pola ini bukan fenomena lokal semata. Secara global, praktik serupa kerap terjadi menjelang momentum politik penting atau ketika isu sosial-ekonomi sedang sensitif.
Bedanya, di Indonesia, literasi konteks waktu masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ketika arsip diperlakukan sebagai pernyataan baru, batas antara dokumentasi dan propaganda menjadi tipis.
Antara Kebebasan Ekspresi dan Tanggung Jawab Informasi
Di satu sisi, mengarsipkan dan membagikan kembali pernyataan publik adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, ada tanggung jawab etik dalam penyajian informasi.
Transparansi waktu dan konteks bukan sekadar detail teknis, melainkan fondasi agar diskursus publik tetap sehat.
Tanpa itu, ruang dialog berubah menjadi arena reaksi cepat yang minim refleksi.
Emosi yang Bergerak Lebih Cepat dari Fakta
Fenomena viralnya kembali potongan pernyataan Ketua DPD RI menjadi pengingat bahwa di era algoritma, bukan hanya informasi yang bergerak cepat—tetapi juga emosi.
Dalam hitungan jam, narasi dapat berubah, persepsi terbentuk, dan opini mengeras.
Bagi publik, kehati-hatian menjadi kunci. Bagi pembuat konten, integritas menjadi taruhan. Dan bagi aktor politik, arsip kini bukan lagi masa lalu yang diam—melainkan variabel yang bisa sewaktu-waktu dihidupkan kembali.
Di tengah arus itu, satu hal tetap relevan: konteks adalah penentu makna. Tanpa konteks, bahkan fakta pun bisa terasa berbeda.****
