HAIINDONESIA.COM – Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sudah dibahas sejak beberapa belas tahun yang lalu namun belum terealisasi.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan, hal ini patut didorong untuk masyarakat.
“Sesungguhnya masalah giant sea wall sudah dibahas beberapa belas tahun lalu.”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Jokowi Dituduh Palsukan Ijazah, Hasil Forensik Polri Pastikan Dokumen Asli dan Sah Secara Hukum
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang meneruskan pengkajian tentang gagasan giant sea wall ini,” ucap Prabowo.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama di seminar nasional yang bertajuk ‘Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)’ di Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.
Baca artikel lainnya di sini : Gibran Rakabuming Silaturahmi ke Ponprs Ibnu Sina, Seribu Kiai Kampung Dukung Prabowo – Gibran
Masalah giant sea wall ini, lanjut Prabowo, menjadi jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi.
Sampai hilangnya lahan-lahan yang menyebabkan kualitas hidup sebagian rakyat menjadi tidak stabil.
“Tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5-15 tahun ke depan,” kata Prabowo.
Lihat juga konten video, di sini: Khofifah Indar Parawansa Resmi Jadi Jurkamnas Prabowo – Gibran, Rosan Roeslani: SK Sudah Ditandatangani
Baca Juga:
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, estimasi kerugian akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun.
Nilai kerugian dapat terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.
“Tentu ini akan berakibat langsung pada potensi kehilangan kesempatan,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bisa dilakukan tanpa pembebasan lahan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Hal itu bisa dilakukan di beberapa tanah-tanah khusus, dia mengungkapkan tanah yang pertama adalah tanah timbul.
Tanah tersebut bisa saja timbul dari hasil sedimentasi alami, misalnya sedimentasi sungai di dekat muara laut. Tanah sedimentasi merupakan tanah negara.
“Tanah-tanah itu bisa bersumber dari apa saja? Misalnya dari tanah timbul. Misalnya, di Jawa ini ada tanah timbul di Bekasi itu ada 5.000 hektare itu akibat dari sedimentasi sungai,” ujar Hadi.
Kemudian ada juga hasil reklamasi langsung di wilayah pantau ataupun tanah yang muncul dari pasang surut rawa, danau, ataupun bekas sungai.
“Giant Sea Wall apabila di atas tanah tersebut bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan karena itu tanah milik negara,” papar Hadi.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir menjadi panelis menekankan pentingnya pertimbangan ekologi.
Dalam upaya pengendalian wilayah pesisir melalui pembangunan tanggul pantai dan laut dalam pembangunan giant sea wall.
“Giant sea wall harus ada kanal-kanal, tidak boleh masif memanjang.”
“Kalau itu terjadi, maka hanya soal waktu pasti akan hancur ekologi,” ucap Trenggono.***
