HAIINDONESIA.COM – Indonesia menyuarakan kekecewaan terhadap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terutama dalam merespons konflik Israel-Palestina.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan pers secara daring dari New York, Amerika Serikat, pada Rabu (25/10/2023).
“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza.”
“Untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno Marsudi.
Baca Juga:
Termasuk Chairul Tanjung, Prabowo Subianto Kenalkan Konglomerat kepada Investor Global Ray Dalio
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Allah Melimpahkan Rahmat-Nya kepada Keluarga Kita
Prabowo Subianto Lantik 961 Pimpinan Daerah Secara Serentak: Ini Tunjukkan Betapa Besar Bangsa Kita
Menurut Retno Marsudi, perbedaan pendapat dan bahkan penggunaan hak veto telah menghalangi kerja DK PBB.
Baca artikel lainnya di sini : Sapu Langit Digital Melayani Jasa Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media
Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong agar isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat (emergency session) Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (26/10/2023).
Sejumlah 193 negara anggota PBB dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.
Baca Juga:
Hallo Media Ajak Wartawan Berjiwa Wirausaha di Kota dan Kabupaten untuk Gabung Menjadi Koresponden
Bareskrim Polri Tetapkan 4 Orang Tersangka Pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut, Termasuk Kades Kohod
Skema Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah, Prabowo Subianto Umumkan Program Rumah Murah
Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.
Dalam debat terbuka DK PBB di New York pada Selasa (24/10/2023), Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengupayakan gencatan senjata.
Sebelum eskalasi kekerasan di Gaza berubah menjadi bencana kemanusiaan bagi kawasan dan dunia.
Indonesia juga meminta DK PBB memprioritaskan akses kemanusiaan.
Baca Juga:
Jokowi Sempat Negosiasi Menolak untuk Berikan Sambutan di Puncak Peringatan HUT ke-17 Gerindra
Partai NasDem Beber Alasan Ketua Umum Surya Paloh Tak Hadir di Kediaman Prabowo Subianto
Anggota Badan Penyelenggara Jaminan Halal Diduga Memeras Pengusaha, Ini Respons Babe Haikal
“Saya ingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar”.
“DK PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan kepada hukum humaniter internasional,” tutur Retno Marsudi.
Kemudian, Indonesia mendesak DK PBB menggunakan kekuatannya agar menjadi badan yang lebih manusiawi.
Retno Marsudi menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, sebagai sesama manusia.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab”.
“Untuk menangani situasi di Gaza dan akar masalahnya, dan menjamin terciptanya solusi dua negara,” kata Retno Marsudi.
“Pernyataan saya di DK PBB saya tutup dengan pernyataan bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina,” ujar Retno Marsudi, dilansir Info Publik.
Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, DK PBB sampai saat ini belum menghasilkan upaya konkret untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.*
