Indonesia Ungkap Alasan Kecewa dengan Kinerja Dewan Keamanan PBB Terkait Konflik Israel dengan Palestina

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 26 Oktober 2023 - 10:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. (Dok. Kemlu.go.id)

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. (Dok. Kemlu.go.id)

HAIINDONESIA.COM – Indonesia menyuarakan kekecewaan terhadap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terutama dalam merespons konflik Israel-Palestina.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan pers secara daring dari New York, Amerika Serikat, pada Rabu (25/10/2023).

“Sampai saat ini, DK PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk dapat menangani perkembangan di Gaza.”

“Untuk menghentikan kekerasan, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman,” kata Retno Marsudi.

Menurut Retno Marsudi, perbedaan pendapat dan bahkan penggunaan hak veto telah menghalangi kerja DK PBB.

Baca artikel lainnya di sini : Sapu Langit Digital Melayani Jasa Publikasi Press Release Secara Serentak di Puluhan Media

Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong agar isu Palestina dibahas dalam sesi khusus darurat (emergency session) Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (26/10/2023).

Sejumlah 193 negara anggota PBB dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tetapi memiliki bobot politik.

Dalam debat terbuka DK PBB di New York pada Selasa (24/10/2023), Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan untuk segera mengupayakan gencatan senjata.

Sebelum eskalasi kekerasan di Gaza berubah menjadi bencana kemanusiaan bagi kawasan dan dunia.

Indonesia juga meminta DK PBB memprioritaskan akses kemanusiaan.

“Saya ingatkan bahwa lebih dari 2 juta orang di Gaza menggantungkan hidupnya pada kebutuhan yang sangat mendasar”.

“DK PBB harus mendesak terciptanya jalur akses kemanusiaan yang aman dan lancar, serta penghormatan kepada hukum humaniter internasional,” tutur Retno Marsudi.

Kemudian, Indonesia mendesak DK PBB menggunakan kekuatannya agar menjadi badan yang lebih manusiawi.

Retno Marsudi menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, sebagai sesama manusia.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Oleh karena itu, Indonesia menolak pengusiran dan penggusuran bangsa Palestina. Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa DK PBB memiliki tanggung jawab”.

“Untuk menangani situasi di Gaza dan akar masalahnya, dan menjamin terciptanya solusi dua negara,” kata Retno Marsudi.

“Pernyataan saya di DK PBB saya tutup dengan pernyataan bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina,” ujar Retno Marsudi, dilansir Info Publik.

Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, DK PBB sampai saat ini belum menghasilkan upaya konkret untuk menghentikan konflik Israel-Palestina.*

Berita Terkait

Prabowo Dìharapkan ke Tiongkok Usai Dilantik Jadi Pesiden, Luhut: Ada Beberapa Agenda yang Mereka Usulkan
Kompetensi CPMI Welder Ditingkatkan oleh BNSP di Batam untuk Industri Korea Selatan, Kualitas yang Terbukti
Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza
Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet Terkait Pertemuan dengan Seĵumlah Ketum Partai Politik
Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji, Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya
Kejagung Periksa Mantan Vice Presdir PT Merril Lynch Indonesia dalam Kasus Penerbitan IUP Kutai Barat
Program Indonesia Kompeten 2024: Tantangan dan Solusi
Prabowo Subianto Terima Penganugerahan ‘Zayed Medal’ dari Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:25 WIB

Prabowo Dìharapkan ke Tiongkok Usai Dilantik Jadi Pesiden, Luhut: Ada Beberapa Agenda yang Mereka Usulkan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:28 WIB

Kompetensi CPMI Welder Ditingkatkan oleh BNSP di Batam untuk Industri Korea Selatan, Kualitas yang Terbukti

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:21 WIB

Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza

Senin, 3 Juni 2024 - 10:03 WIB

Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji, Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:05 WIB

Kejagung Periksa Mantan Vice Presdir PT Merril Lynch Indonesia dalam Kasus Penerbitan IUP Kutai Barat

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB

Program Indonesia Kompeten 2024: Tantangan dan Solusi

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:02 WIB

Prabowo Subianto Terima Penganugerahan ‘Zayed Medal’ dari Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Selasa, 14 Mei 2024 - 13:43 WIB

KPK Tahan Mantan Direktur PTPN XI Mochamad Cholidi, Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha

Berita Terbaru