Kejagung Periksa Mantan Vice Presdir PT Merril Lynch Indonesia dalam Kasus Penerbitan IUP Kutai Barat

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. (Dok. Kejari-kediri.go.id)

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. (Dok. Kejari-kediri.go.id)

HAIINDONESIA.COM  – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Vice President Director PT Merril Lynch Indonesia periode 2015 hingga 2020.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kajagung, Ketut Sumedana menyampaikan hal itu dalam keterangannya, Senin, 27 Mei 2024.

“Saksi yang diperiksa berinisial FK selaku Vice President Director PT Merril Lynch Indonesia, Jakarta tahun 2015-2020,” kata Ketut Sumedana.

Ketut menjelaskan bahwa saksi diperiksa dalam rangka penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Kapuspenkum.

Baca artikel lainnya di sini : Kasus Pemerasan dan Gatifikasi di Kementan, 7 Pejabat Kementan Jadi Saksi untuk SYL, Kasdi, dan Hatta

Namun, Ketut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai hasil pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

“Jadi tunggu saja kami masih mendalami apakah nanti ada keterlibatan pihak lain atau tidak,” tegas Kuntadi menambahkan.

Baca artikel lainnya di sini : Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Dalam kasus ini, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan bahwa tim penyidik menemukan adanya dugaan praktik pembiaran terhadap keberlangsungan tambang ilegal.

Penyelidikan kasus ini, kata Kuntadi, merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung untuk memerangi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Upaya ini dilakukan guna menjaga integritas dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam negara.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Ekonominews.com dan Infokumkm.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini seputar dunia ekonomi, bisnis, energi, dan sumber daya mineral melalui Duniaenergi.com

 

Berita Terkait

Kompetensi CPMI Welder Ditingkatkan oleh BNSP di Batam untuk Industri Korea Selatan, Kualitas yang Terbukti
Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan untuk Gaza
Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Resuffle Kabinet Terkait Pertemuan dengan Seĵumlah Ketum Partai Politik
Subagyo HS Sebut Kualitas Mas Bowo Sudah Teruji, Prabowo Subianto Dapat Ucapan Selamat dari Seniornya
Program Indonesia Kompeten 2024: Tantangan dan Solusi
Prabowo Subianto Terima Penganugerahan ‘Zayed Medal’ dari Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
KPK Tahan Mantan Direktur PTPN XI Mochamad Cholidi, Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha
Banjir Lahar Dingin Kiriman Gunung Marapi, Sumatera Barat Akibatkan Total Korban Meninggal 37 Orang
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:41 WIB

Prakonvensi Nasional RSKKNI Bidang Jasa Keuangan: Membangun SDM Profesional dan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Mei 2024 - 14:47 WIB

Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi, Gerakan Percepatan Tanam

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split untuk Tarik Minat Investor Migas

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:26 WIB

Terkait Program Makan Siang Gratis, Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat

Selasa, 7 Mei 2024 - 10:07 WIB

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,1 Persen di Tengah Tantangan Global

Sabtu, 4 Mei 2024 - 07:12 WIB

Bertemu Menteri Nusrat Ghani, Airlangga Hartarto Minta Inggris Kedepankan Praktik Dagang yang Inklusif

Selasa, 30 April 2024 - 14:39 WIB

Singapura Terbesar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Sebut 5 Besar Negara Realisasi Investasi pada Kuartal I 2024

Selasa, 30 April 2024 - 11:53 WIB

14,2 Persen dari Keseluruhan Wholesale Loan, BNI Salurkan Kredit Hijau Sebesar Rp67,4 Triliun per Maret 2024

Berita Terbaru