JAKARTA lagi-lagi dihebohkan oleh ulah pejabat publik yang bikin geleng-geleng kepala.
Surat berkop resmi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendukung kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa viral di media sosial
Surat yang diteken Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim itu bahkan ditujukan ke enam Kedutaan Besar RI di Eropa, plus Konsulat Jenderal RI di Istanbul.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Jokowi Dituduh Palsukan Ijazah, Hasil Forensik Polri Pastikan Dokumen Asli dan Sah Secara Hukum
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warganet sontak ngamuk lantaran Agustina Hastarini, sang istri menteri, bukanlah pejabat negara yang layak dilayani pakai fasilitas kementerian.
“Ini sungguh mencederai akal sehat rakyat, ngapain bikin surat negara demi jalan-jalan keluarga?” kritik akun @rakyatjengah yang ramai di Twitter.
Surat itu berisi permohonan dukungan untuk kunjungan Agustina ke Eropa pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025, bikin publik menuding ada penyalahgunaan wewenang.
Maman pun buru-buru klarifikasi bahwa sang istri hanya menemani anak mereka yang sedang ikut lomba di Eropa dan tidak memakai uang negara sepeser pun.
“Saya tidak pernah perintahkan bikin surat untuk istri saya, semua biaya pribadi,” tegas Maman saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jumat (4/7/2025).
KPK Nggak Tinggal Diam, Siap Panggil Sekjen Hingga Menteri UMKM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan taringnya dengan buka peluang memanggil para pihak yang terlibat dalam skandal surat jalan istri menteri.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dengan nada serius bilang kalau pihaknya akan memanggil Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim buat klarifikasi.
Baca Juga:
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
“Ya, nanti kami lihat kebutuhannya seperti apa,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).
Tak hanya itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sendiri pun tak luput dari radar KPK untuk dimintai penjelasan lebih lanjut soal asal-usul surat tersebut.
“Kami perlu klarifikasi apakah surat itu betul dikeluarkan oleh Kementerian UMKM atau bukan,” tegas Budi lagi, menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat tak boleh kebal hukum.
KPK sampai sekarang belum mau membocorkan isi detail dokumen-dokumen yang diserahkan Maman saat mendatangi kantor mereka pada 4 Juli lalu.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
“Untuk dokumen detailnya, belum bisa kami sampaikan ya, apa saja yang disampaikan oleh Menteri UMKM,” pungkas Budi lagi.
Langkah KPK yang cepat ini menuai apresiasi masyarakat yang sudah lama geram pada gaya hidup elitis pejabat yang sering kali membebani rakyat kecil.
“Kalau sampai terbukti main-main, copot saja menterinya, jangan cuma klarifikasi!” ujar aktivis antikorupsi dari ICW.
Menteri Ngeles, Publik Menuntut Penyelidikan Tuntas Sampai Akar-akarnya
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman tetap pada pembelaannya bahwa tak ada anggaran negara yang terpakai dalam perjalanan istri dan anaknya itu.
“Kalau soal penyelidikan internal, biar kami lakukan secara tertutup, tidak untuk konsumsi publik,” ujarnya kalem.
Namun publik terlanjur panas dan tak puas dengan jawaban normatif yang dianggap kurang transparan dan terkesan menutupi masalah.
Banyak suara menuntut KPK bergerak cepat, jangan sampai isu ini lenyap begitu saja tanpa hasil.
“Rakyat sudah terlalu sering dibohongi sama drama klarifikasi, buktikan siapa dalangnya,” tulis komentar pedas di media sosial.
Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit, rakyat jelas emosi kalau pejabat malah sibuk plesir keluar negeri dengan dalih urusan keluarga.
“Kalau benar surat itu dibuat pakai sumber daya negara, jelas itu penyalahgunaan wewenang,” ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
Kasus ini juga membuka borok lama soal aturan main soal keluarga pejabat dan fasilitas negara yang selama ini sering remang-remang.
“Ini momentum untuk benahi aturan dan tegas melarang keluarga pejabat numpang fasilitas,” tambah Agus.
Rakyat Tak Boleh Diam, Lawan Nepotisme dan Gaya Hidup Hedonis Pejabat
Skandal surat istri menteri ini jadi tamparan keras bagi pemerintah untuk membereskan mental pejabat yang masih feodal di era demokrasi.
Bagaimana bisa rakyat disuruh hemat, sementara pejabatnya malah pamer kuasa demi kenyamanan keluarganya di Eropa?
Rakyat harus bersuara lantang, jangan sampai kasus seperti ini jadi preseden buruk bagi praktik nepotisme yang merajalela di birokrasi.
Netizen pun ramai-ramai mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan menyikapi dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
“Kapan lagi Presiden tegas? Ini jelas bikin malu negeri di mata internasional,” tulis akun Facebook SuaraRakyatBersuara.
Sebagai negara demokrasi, publik berhak tahu bagaimana anggaran dan fasilitas negara digunakan oleh pejabatnya.
Keterbukaan dan akuntabilitas mutlak supaya tidak ada lagi pejabat yang merasa dirinya kebal hukum.
KPK pun harus berani menunjukkan bahwa hukum masih tajam ke atas, bukan hanya untuk rakyat kecil.
Rakyat sudah muak dengan dalih “tidak pakai uang negara” sementara proses administrasinya jelas memakai sumber daya kementerian.
Sudah saatnya gaya hidup pejabat yang hedonis dan nepotistik diberantas sampai ke akar.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
