Tanggapi Keputusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD: Apapun, Kalau Putusan MK Itu Kan Mengikat

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 16 Oktober 2023 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Facebook.com/@Mahfud MD)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Facebook.com/@Mahfud MD)

HAIINDONESIA.COM – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden bersifat mengikat.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD.

“Apapun, kalau putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu kan mengikat,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD memberikan keterangan tertulisnya, usai memberikan kuliah umum “Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (16/10/2023).

Mahfud MD meminta semua pihak untuk siap dan menghargai apapun yang menjadi keputusan dari MK tersebut.

Baca artikel lainnya di sini: Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Terhadap UU No 7 2017 tentang Pemilu Soal Batas usia Capres – Cawapres

Mengenai namanya yang masuk dalam bursa cawapres, Mahfud MD menegaskan tidak akan berbicara hal tersebut di kampus.

“Saya tidak akan bicara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik,” ujar Mahfud MD.

Mantan Ketua MK itu mempersilahkan parpol memutuskan dan dibawa ke mekanisme secara hukum.

Sebelumnya, dikutip dari Info Publik, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (16/10/2023).

PSI memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf (o) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 6 huruf (q) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai penyelenggara negara.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Perkara tersebut diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.***

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Selama 1 Jam di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi Bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh
Beredar Kabar Program Makan Siang Gratis Baru Terlaksana 2029, Pihak Prabowo – Gibran Beri Klarifikasi
PDI Perjuangan Nyatakan Siap Berjuang sebagai Oposisi di Luar Pemerintahan, Jalankan Check and Balance
Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU
Wawancara Eksklusif Prabowo Subianto di Podcast Deddy Corbuzier Dibanjiri Komentar Warganet
Wawancara dengan Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Menang Tanpa Menyakiti, Itu Harus Kita Pegang
Fitnah Tudingan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage, TKN Pertimbangkan Lapor ke Pihak Polisi
VIDEO – Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 17 Februari 2024 - 16:02 WIB

Beredar Kabar Program Makan Siang Gratis Baru Terlaksana 2029, Pihak Prabowo – Gibran Beri Klarifikasi

Jumat, 16 Februari 2024 - 09:58 WIB

PDI Perjuangan Nyatakan Siap Berjuang sebagai Oposisi di Luar Pemerintahan, Jalankan Check and Balance

Kamis, 15 Februari 2024 - 08:42 WIB

Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tunggu Hasil Resmi dari Pihak KPU

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:35 WIB

Wawancara Eksklusif Prabowo Subianto di Podcast Deddy Corbuzier Dibanjiri Komentar Warganet

Rabu, 14 Februari 2024 - 15:12 WIB

Wawancara dengan Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Menang Tanpa Menyakiti, Itu Harus Kita Pegang

Senin, 12 Februari 2024 - 14:37 WIB

Fitnah Tudingan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage, TKN Pertimbangkan Lapor ke Pihak Polisi

Sabtu, 10 Februari 2024 - 11:08 WIB

VIDEO – Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat

Minggu, 28 Januari 2024 - 23:55 WIB

Imbau Relawan Tak Segera Pulang dari TPS, Calon Presiden Prabowo Subianto: Ambil Foto dan Video

Berita Terbaru