Prabowo Subianto dan Kabinet Jokowi Dorong Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura, Sudah Dibahas Lama

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Januari 2024 - 10:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. (Facebook.com/@Prabowo Subianto)

HAIINDONESIA.COM – Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sudah dibahas sejak beberapa belas tahun yang lalu namun belum terealisasi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan, hal ini patut didorong untuk masyarakat.

“Sesungguhnya masalah giant sea wall sudah dibahas beberapa belas tahun lalu.”

“Kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang meneruskan pengkajian tentang gagasan giant sea wall ini,” ucap Prabowo.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama di seminar nasional yang bertajuk ‘Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)’ di Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini : Gibran Rakabuming Silaturahmi ke Ponprs Ibnu Sina, Seribu Kiai Kampung Dukung Prabowo – Gibran

Masalah giant sea wall ini, lanjut Prabowo, menjadi jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi.

Sampai hilangnya lahan-lahan yang menyebabkan kualitas hidup sebagian rakyat menjadi tidak stabil.

“Tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5-15 tahun ke depan,” kata Prabowo.

Lihat juga konten video, di sini: Khofifah Indar Parawansa Resmi Jadi Jurkamnas Prabowo – Gibran, Rosan Roeslani: SK Sudah Ditandatangani

Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, estimasi kerugian akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun.

Nilai kerugian dapat terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.

“Tentu ini akan berakibat langsung pada potensi kehilangan kesempatan,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bisa dilakukan tanpa pembebasan lahan.

Hal itu bisa dilakukan di beberapa tanah-tanah khusus, dia mengungkapkan tanah yang pertama adalah tanah timbul.

Tanah tersebut bisa saja timbul dari hasil sedimentasi alami, misalnya sedimentasi sungai di dekat muara laut. Tanah sedimentasi merupakan tanah negara.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Tanah-tanah itu bisa bersumber dari apa saja? Misalnya dari tanah timbul. Misalnya, di Jawa ini ada tanah timbul di Bekasi itu ada 5.000 hektare itu akibat dari sedimentasi sungai,” ujar Hadi.

Kemudian ada juga hasil reklamasi langsung di wilayah pantau ataupun tanah yang muncul dari pasang surut rawa, danau, ataupun bekas sungai.

“Giant Sea Wall apabila di atas tanah tersebut bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan karena itu tanah milik negara,” papar Hadi.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir menjadi panelis menekankan pentingnya pertimbangan ekologi.

Dalam upaya pengendalian wilayah pesisir melalui pembangunan tanggul pantai dan laut dalam pembangunan giant sea wall.

“Giant sea wall harus ada kanal-kanal, tidak boleh masif memanjang.”

“Kalau itu terjadi, maka hanya soal waktu pasti akan hancur ekologi,” ucap Trenggono.***

Berita Terkait

Program Indonesia Kompeten 2024: Tantangan dan Solusi
Prabowo Subianto Terima Penganugerahan ‘Zayed Medal’ dari Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
KPK Tahan Mantan Direktur PTPN XI Mochamad Cholidi, Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Hak Guna Usaha
Banjir Lahar Dingin Kiriman Gunung Marapi, Sumatera Barat Akibatkan Total Korban Meninggal 37 Orang
Gelar Kehormatan “Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri” untuk Wamenaker RI
Jika Tahu dan Terbukti Nikmati Hasil Korupsi, KPK Sebut Keluarga SYL Bisa Dikenakan Pasal TPPU Pasif
Prabowo Subianto Berterima Kasih atas Komitmen NU Kawal dan Dukung Pemerintahan yang Akan Datang
Rusak Sejumlah Bangunan di Berbagai Wilayah Kabupaten di Jawa Barat, Gempa M6,2 di Garut
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:30 WIB

Program Makan Siang Gratis Mulai Dìsimulasikan, Airlangga Hartarto Sebut Bisa Tingkatkan Ekosistem UMKM

Jumat, 16 Februari 2024 - 22:33 WIB

Penyuluhan Narkoba: Langkah Awal Melindungi Generasi Z dari Ancaman

Rabu, 7 Februari 2024 - 10:17 WIB

KPK Periksa Kemal Redindo, Anak Mantan Mentan SYL Soal Dugaan Aliran Uang Korupsi dan Jual Beli Jabatan

Sabtu, 13 Januari 2024 - 21:07 WIB

Pelatihan dan Pembinaan Satuan Pengamanan BNSP: Meningkatkan Kompetensi dan Keamanan

Minggu, 5 November 2023 - 19:15 WIB

Jimly Asshiddiqie Ungkap Sudah Kenal Prabowo Sejak Mayor, Sebut Tokoh yang Komitmen pada Umat dan Bangsa

Selasa, 5 September 2023 - 09:34 WIB

Hilirisasi Nikel Seharusnya Dilakukan oleh Negara, oleh BUMN aga Untungkan Keuangan Negara

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Program Indonesia Kompeten 2024: Tantangan dan Solusi

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB